Beberapa bulan terakhir, kita melihat tren baru di dunia pemerintahan: para pesohor dan influencer mulai masuk ke lingkaran kekuasaan. Sebut saja Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Raline Shah, Giring, dan Gus Miftah — semuanya kini punya posisi sebagai staf khusus atau bahkan wakil menteri.
Fenomena ini tentu mengundang perhatian. Tapi yang lebih penting, ini harus dikritisi. Apakah ini langkah strategis, atau justru bentuk blunder berpikir yang bisa berdampak serius pada kebijakan publik?
Jawabannya mungkin ada pada tiga bias kognitif yang sering luput disadari.
1. Efek Halo: Terkenal ≠ Kompeten
Efek halo adalah kecenderungan menilai seseorang dari satu sisi positif, lalu menganggap dia bagus juga di bidang lain.
Contoh sederhananya: karena Raffi Ahmad sukses di TV atau Deddy Corbuzier fasih berbicara di podcast, tiba-tiba kita anggap mereka juga layak bicara soal pertahanan atau kebijakan digital. Padahal kemampuan menghibur dan kemampuan memimpin itu dua hal yang sangat berbeda.
Popularitas bukan bukti kompetensi. Tapi dalam efek halo, semua itu jadi tercampur — dan inilah blunder pertama.
2. Bias Otoritas: Yang Populer Dianggap Pasti Benar
Bias ini membuat kita lebih percaya pada pendapat orang terkenal, walaupun mereka bukan ahli di bidangnya. Ketika seorang selebritas berbicara soal politik, ekonomi, atau teknologi, masyarakat langsung menganggap itu penting — hanya karena yang bicara adalah figur publik.
Kita lupa bahwa ketenaran tidak otomatis membuat seseorang tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi suara mereka tetap dianggap lebih “sah” daripada pakar yang bicara dengan data, tapi tanpa followers jutaan.
Dan lebih bahayanya lagi: pemerintah ikut terjebak bias ini saat menjadikan popularitas sebagai ukuran kapasitas.
3. Efek Dunning-Kruger: Ketika yang Tidak Tahu Justru Paling Percaya Diri
Efek ini terjadi ketika orang dengan sedikit pengetahuan dalam suatu bidang justru merasa paling yakin bahwa mereka kompeten.
Banyak influencer yang menerima jabatan dengan rasa percaya diri tinggi, padahal belum tentu paham apa yang sebenarnya mereka hadapi. Mereka overconfident karena, sederhananya, mereka tidak sadar seberapa banyak hal yang tidak mereka tahu.
“They don’t know what they don’t know.”
Dan masyarakat pun sering tidak menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan ketidaktahuan yang dibungkus percaya diri.
Popularitas Tak Bisa Jadi Syarat Pejabat Publik
Mengangkat influencer sebagai pejabat bisa jadi menarik secara citra, tapi berisiko besar secara kebijakan. Pemerintahan membutuhkan pengalaman, pemahaman, dan integritas — bukan sekadar jumlah likes atau subscribers.
Tugas publik bukan ajang tampil. Ini soal tanggung jawab, keputusan yang berdampak, dan keberanian menghadapi masalah serius.
Kalau kita terus menilai pejabat dari seberapa sering mereka muncul di layar, maka kita sedang bermain-main dengan masa depan bangsa.